BIMTEK KEUANGAN – Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati/Walikota Dilarang Ganti Pejabat

BIMTEK KEUANGAN

Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati atau Walikota Dilarang Ganti Pejabat.

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 17 Oct 2016 ; 51910 ViewsKategori: BeritaHasil gambar untuk poto pejabat kemendagriPresiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin kirab Gubernur yang akan dilantik, di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Rahmad/Humas).

BIMTEK KEUANGAN

Dengan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 22 September 2016 telah menandatangani Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri itu ditegaskan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Permendagri itu.

Menurut Permendagri ini, Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud  untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Terkait usulan permohonan tersebut, dalam Permendagri ini disebutkan, bahwa Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional. “Pendelegasian wewenang pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud  berlaku juga untuk usulan permohonan dari Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang melakukan penggantian pejabat,” bunyi Pasal 3 ayat (3) Permendagri ini.

BIMTEK KEUANGAN

Permendagri ini juga menyebutkan, Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur, Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Atas kewenangan tersebut, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur, Bupati atau Walikota untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Ditegaskan dalam Permendagri ini, dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri. “Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud setiap 6 bulan kepada Menteri,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Permendagri ini.

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 itu berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 September 2016 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana. (JDIH Kemendagri/ES).

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia  ( LPSDMI), menyampaikan kegiatan  – Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati/Walikota Dilarang Ganti Pejabat, dan juga menyelenggaraakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia  ( LPSDMI).

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati/Walikota Dilarang Ganti Pejabat.

Atas perhatiannya LPSDMI mengucapkan terimakasih.

 

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Oktober 2019


Selasa - Rabu

01 - 02  Okt 2019


Jum'at - Sabtu

04 - 05  Okt  2019


Selasa - Rabu

08 - 09  Okt 2019


Jum'at - Sabtu

11 - 12  Okt  2019


Selasa - Rabu

15 - 16  Okt 2019


Jum'at - Sabtu

18 - 19  Okt  2019


Selasa - Rabu

22 - 23  Okt 2019


Jum'at - Sabtu

25 - 26  Okt  2019


Selasa - Rabu

29 - 30 Okt  2019


Kami menerima Request Tanggal, Materi serta Lokasi Bimtek

November 2019


Jum'at - Sabtu

01 - 02 Nov 2019


Selasa - Rabu

05 - 06  Nov  2019


Kamis - Jum'at

07 - 08  Nov  2019


Selasa - Rabu

12 - 13  Nov  2019


Jum'at - Sabtu

15 - 16  Nov  2019


Selasa - Rabu

19 - 20 Nov  2019


Jum'at - Sabtu

22 - 23  Nov 2019


Selasa - Rabu

26 - 27  Nov  2019


Jum'at - Sabtu

29 - 30  Nov 2019


Kami menerima Request Tanggal, Materi serta Lokasi Bimtek

Desember 2019

 


Selasa - Rabu

03 - 04  Des  2019


Jum'at - Sabtu

06 - 07  Des  2019


Selasa - Rabu

10 - 11  Des  2019


Jum'at - Sabtu

13 - 14  Des  2019


Selasa - Rabu

17 - 18  Des  2019


Jum'at - Sabtu

20 - 21  Des  2019





Kami menerima Request Tanggal, Materi serta Lokasi Bimtek

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Fadia  :  0812 1329 2239
📱  HP/WA :  Sofyan : 0813 1425 4985
  Email : bimtek.kemendagri@gmail.com

Bimtek Kepegawaian

 

Bimtek KeuanganBimtek Keuanganbimtek-bpk-riBimtek KeuanganBimtek KeuanganBKNKemenpan-RBBimtek Kepegawaian

Bimtek BendaharaBimtek Bendahara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *